JAKARTA (Lenteratoday)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan konsep aglomerasi bukan untuk menyatukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai satu wilayah di dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Tito mengatakan pemerintah telah mengkaji RUU DKJ bersama ahli perkotaan hingga pakar tata negara seperti Jimly Asshiddiqie. Dia menyebut ada ide harmonisasi wilayah penyangga ibu kota, tapi bukan untuk menyatukan wilayah secara administratif.
"Ada beberapa ide saat itu dan FGD perlu, intinya, ada harmonisasi sinkronisasi program jangan bekerja sendiri-sendiri, jangan Depok mikirin sendiri, tapi nanti berdampak ke daerah lain. Jakarta mikirin sendiri, berdampak ke Bekasi. Tangerang mikirin sendiri, berdampak kepada Jakarta. Nah ini nggak bisa. Harus ada mekanisme untuk harmonisasi program," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/3/2024).
RUU DKJ lanjut Tito bukan untuk menyatukan wilayah Jakarta dengan daerah sekitarnya. Menteri Tito menegaskan konsep aglomerasi diperlukan untuk sinkronisasi program di kawasan tersebut.
"Menyinkronkan program terutama persoalan bersama dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih, kita tidak memiliki ide, ada yang punya ide tapi nggak banyak, untuk menyatukan daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi menjadi satu wilayah administrasi, tidak," tegas mantan Kapolri ini.
Tito mengatakan Jakarta dan kota-kota di sekitarnya tak memiliki batas alam yang terlihat jelas. Hal itulah yang membuat permasalahan satu daerah dengan daerah lain saling berkaitan.
"Mulai dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, tidak ada batas alam, tadi saya sudah sebutkan kan, nggak ada batas alam seperti Bali ada batas alamnya, Batam ada batas alamnya, Ambon, Maluku, ada batas alamnya," ujar Tito.
"Misalnya mengenai masalah banjir, ada daerah atas catchment area, namanya tangkapan air di Cianjur, di Bogor yang berpengaruh ke Depok berpengaruh juga ke Tangerang, Jakarta, daerah bawahnya. Kemudian kita lihat transportasi sama, kereta melintasi sejumlah wilayah administrasi termasuk Jakarta," imbuhnya.
Reporter:sumitro/Editor:widyawati
.jpg)
