Jakarta (Lenteratoday) - Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah, mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI fokus menangani persoalan stunting di penghujung masa jabatan di periode 2019-2024. Diharapkan penurunan stunting dapat berjalan sesuai harapan dan tidak menjadi sekadar business of usual.
"Kalau misalkan ternyata tidak bisa mencapai (target penurunan stunting) 14 persen paling tidak mekanisme yang sudah dibuat oleh pemerintah, roadmap yang dibuat ini benar-benar berjalan dengan baik dan membuat hasil yang baik," kata dia dilansir DPR, Rabu (29/5/2024).
Menurut Nur Nadlifah, penanganan stunting Ini menjadi fokus pembangunan nasional. Adapun anggaran yang disiapkan dinilainya cukup banyak.
"Kita juga buat semacam tim percepatan penurunan stunting yang leading sector-nya adalah BKKBN yang didalamnya ada beberapa kementerian dan lembaga," urainya.
Nur Nadlifah menjelaskan, penanganan stunting ini menjadi hal yang penting dengan harapan terjadi penurunan yang signifikan terkait stunting di Indonesia. Pasalnya, penurunan stunting ini disebut-sebut masih jauh dari target yang ingin dicapai pemerintah.
"Program MPASI yang dibuat oleh Pak menkes dan juga BKKBN yang diterapkan harapannya adalah langsung ke desa dan dikelola oleh Posyandu agar bisa langsung pada masyarakat," kata dia.
Politisi Fraksi PKB itu mengungkapkan bahwa implementasi penanganan stunting dalam kenyataannya tidak berjalan baik di lapangan. Ia menyinggung bagaimana standar makanan pendamping ASI yang dalam pelaksanaannya tidak diberikan sesuai standar.
"Jadi standarnya adalah sesuai dengan kebiasaan orang di sana, bukan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan pertumbuhan anak termasuk pengukuran angka stunting itu sendiri," jelas Nur Nadlifah.
Permasalahan lainnya yakni adanya perbedaan dalam pengukuran angka stunting yang menyebabkan data stunting yang mendekati situasi di lapangan itu sendiri berbeda-beda.
"Pengukuran angka stunting ini kan ada perbedaan. di satu sisi pemerintah menggunakan metode survei dari SGI (Status Gizi Indonesia). Tapi, di sisi lain data Yang dilaporkan oleh kader Posyandu kita ini tidak dipakai. Nah ini kan data sensus kalah dengan data survei," ungkapnya. (*)
Reporter: Tarmuji | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
