JAKARTA (Lenteratoday) -Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa tidak ada cara lain yang bisa ditempuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk lolos ke Parlemen setelah enam gugatan sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024 tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau dibaca secara rasional ya, enggak lolos sih. Tidak ada cara lain yang kemudian mengantarkan PPP itu lolos (ke parlemen),” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Namun, dia mengaku, menghargai optimisme Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yang menyebut bahwa partainya masih mencari cara lain untuk lolos ke DPR untuk periode 2024-2029.
"Kalau kita melihat sidang di MK, sengketa hasil pemilu termasuk hasil pileg memang sulit rasa-rasanya ya. Tetapi, at the end of the day kita tunggu lah apa betul optimisme dari Plt Ketua Umum PPP itu berujung manis atau tidak,” ujarnya.
Meskipun demikian, Adi menyarankan agar PPP menerima kenyataan politik bahwa tidak lolos ke parlemen. Lalu, lebih menggunakan tenaga untuk melakukan pembenahan hingga persiapan untuk kontestasi lima tahun yang akan datang.
"Ini yang saya kira bahwa sudah lah ini realitas politik yang harus diterima, butuh pembenahan, persiapan lima tahun yang akan datang,” kata pria yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Menurut Adi, satu cara yang bisa dilakukan PPP untuk menyelamatkan kekuatan politik menghadapi kontestasi lima tahun yang akan datang adalah memenangkan calon kepala daerah yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Pasalnya, gubernur, bupati sampai walikota adalah mesin politik partai untuk mendulang elektabilitas.
"Karena gubernur, bupati walikota yang akan terpilih akan jadi mesin politik utama untuk mendulang suara PPP supaya kembali sebagai parpol yang lolos ke parlemen dan menunjukkan eksistensi mereka sebagai parpol terlama di Indonesia,” ujar Adi.
Diberitakan sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, bakal menempuh upaya lain untuk memperjuangkan partainya masuk ke parlemen.
Hal itu disampaikan setelah semua gugatan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang diajukan PPP ditolak oleh MK.
"Dalam tatanan demokrasi di Indonesia itu dalam hukum kita tidak menutup bahwa ruang hukum terbatas selesai pada satu momen. Misalnya, MK yang menangani persengketaan pemilu, kemudian ini batasnya sampai tanggal 10 (Juni), kemudian menutup ruang supaya semua upaya hukum (tertutup), tidak-tidak seperti itu,” ujar Mardiono dikutip Kompas, Selasa.
Menurut dia, perjuangan PPP masih terbuka selama belum ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelantikan anggota DPR RI.
"Sepanjang belum ada ketetapan KPU dan belum adanya pelantikan anggota DPR RI itu masih banyak upaya-upaya hukum dan upaya-upaya politik yang bisa dilakukan oleh perjuangan PPP,” tutur dia.
Namun, Mardiono enggan menyampaikan apa rencananya ke depan untuk memperjuangkan suara PPP agar dapat memenuhi ketentuan sehingga kembali menghuni DPR RI.
Diketahui berdasarkan hasil penghitungan KPU, PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen pada Pileg 2024.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu, sebuah partai politik (parpol) harus memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk bisa mengirimkan kadernya di DPR RI (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
