BUKAN tanpa sebab jika Pemilu 2024 diragukan kualitasnya. Profesionalisme KPU disorot usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan total 44 (14,81 persen) dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024. Jumlah ini membuat tingkat dikabulkannya sengketa pileg pada 2024 sekitar 3 kali lebih banyak daripada 2019. Dari 44 gugatan yang dikabulkan itu, MK memerintahkan KPU menggelar 20 pemungutan suara ulang (PSU) yang tersebar di berbagai daerah pemilihan (dapil).Meski KPU mengaku sudah ada dana terkait PSU, tetap saja melakukan kegiatan pencoblosan lagi butuh energi dan dana.Dikutip dari akun Instagram KPU, setiap TPS Pemilu 2024 mendapatkan anggaran lebih dari Rp 3,5 juta. Nominal itu hanya untuk kegiatan operasional per TPS. Belum termasuk honor bagi KPPS serta linmas selama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Apakah ini pemborosan anggaran? Di sisi lain, Pilkada 2024 juga dalam masa sibuk-sibuknya. Tahapan Pilkada saat ini sudah dalam proses pemenuhan syarat dukungan bakal calon perseorangan. Sementara pendaftaran bakal dibuka 27-29 Agustus mendatang. Apakah ini pemborosan waktu? BACA BERITA LENGKAP, KLIK DI SINI https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2024/06/12062024.pdf
[3d-flip-book id="184526" ][/3d-flip-book].jpg)
