Jakarta (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.
"Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," tegasnya dilansir DPR, Rabu (10/7/20204).
Menurut Fikri Faqih, banyak anggota masyarakat berebut sekolah favorit karena dua alasan. Pertama, kualitas sumber daya manusia yakniguru dan tenaga kependidikan dan kedua karena fasilitas dan sarana prasarana sekolah.
"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah," ungkapnya.
Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya. "Dulu (2016) ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek. Kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?" kata Fikri.
Lebih lanjut, diungkapkan bahwa sejak 7 tahun terakhir pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di komisi X DPR, membuktikan adanya kegagalan sistem.
"Kalau ga efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit," tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Diketahui, tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata. Ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan.
"Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit," tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (*)
Reporter :Tarmuji | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
