JAKARTA (Lenteratoday) - Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah mengingatkan Kementerian Agama serius berkomitmen memperbaiki penyelenggaraan haji. Sebab sudah berkali-kali haji diselenggarakan namun melahirkan kekecewaan mendalam bagi para jamaah haji Indonesia.
Beberapa masalah yang ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024 itu, diantaranya masalah transportasi, pemondokan, penerbangan, hingga katering bagi jamaah haji reguler maupun khusus yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Pemerintah juga dinilai abai menanggulangi membludaknya jamaah pada musim haji tahun ini.
Serangkaian temuan ini menciptakan ekosistem haji yang minim secara perlindungan maupun kualitas layanan yang diterima oleh jamaah haji resmi. Berangkat dari deretan masalah yang kerap tidak terselesaikan ini membuat DPR RI memutuskan membentuk Pansus Angket Haji.
"Kita menjadi bertanya, pemerintah sebenarnya serius enggak sih belajar dari waktu ke waktu. Ingat, haji ini merupakan hak konstitusional. Banyak lansia yang juga ikut di dalamnya. Kementerian agama mengusung haji yang ramah lansia, tapi masa jadi cuman slogan saja?" tegas Luluk dilansir DPR, Kamis (18/7/2024).
Ia mengungkapkan, jamaah haji yang berasal dari berbagai latar belakang membayar biaya haji dengan dana yang tidak murah. Karenanya sudah sepatutnya mereka mendapatkan pelayanan yang layak. Itu belum termasuk temuan terkait indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Kata Luluk, pengalihan kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Keppres BPIH 1445H/2024M. Di mana, Kemenag memutuskan secara sepihak dengan tidak mengalokasikan kuota tambahan untuk haji regular, malah digunakan untuk menambah kuota jamaah haji khusus.
Padahal, kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memutus panjangnya waktu antrean jamaah haji regular. Sebab itu, dirinya menegaskan Pansus Angket Haji ini akan mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini baginya akan mempercepat perbaikan kualitas layanan haji.
"Menurut saya, menjadi lebih relevan adanya Pansus Angket Haji ini. Kami akan bekerja dan membuka diri untuk semua pihak supaya masalah-masalah haji ini segera selesai," tandas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IV itu. (*)
Reporter : Sumitro | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
