SURABAYA (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur telah menyetujui bersama Nota Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
Istu Hari Subagio, yang memimpin rapat paripurna, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, menjelaskan bahwa persetujuan bersama ini terjadi setelah pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemprov Jatim terkait Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim 2024.
"Persetujuan bersama ini menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Jatim 2024 yang akan disiapkan oleh Tim Anggaran Pemprov Jatim dalam bentuk Raperda Perubahan APBD Jatim 2024 untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD Jatim," ungkap Istu Hari Subagio dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (18/7/2024) sore.
Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fajar Tjahyono, saat membacakan muatan Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim 2024, menyebutkan beberapa poin penting yang diharapkan DPRD Jatim untuk dimasukkan dalam Raperda Perubahan APBD Jatim 2024. Poin-poin tersebut termasuk penyesuaian pendapatan daerah, optimalisasi target Indeks Gini dan pengangguran terbuka, serta akomodasi pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim yang belum terakomodasi dalam P-APBD Jatim 2024.
"Masukan dari Komisi-komisi saat proses pembahasan Perubahan APBD Jatim 2024 juga perlu diperhatikan. Dan percepatan realisasi belanja daerah juga perlu didorong," ujar Andik Fajar.
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa persetujuan bersama Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim 2024 menjadi dasar pembuatan Raperda Perubahan APBD Jatim 2024 yang dijadwalkan akan disahkan pada Agustus mendatang.
Mengenai angka dalam P-APBD Jatim 2024, Adhy Karyono menjelaskan bahwa akan ada penambahan sekitar Rp.427 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp.3,7 triliun lebih dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Jatim 2023, sehingga total penambahan pendapatan daerah pada P-APBD Jatim 2024 mencapai sekitar Rp.4,1 triliun.
Terkait belanja daerah dalam P-APBD Jatim 2024, Adhy Karyono menegaskan bahwa prioritas akan diberikan untuk pemenuhan target yang sudah menjadi kewajiban, seperti pendidikan, serta pemenuhan bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke kabupaten/kota agar tidak ada hutang yang tertinggal (*)
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
