DPRD Kota Malang Minta Pemkot Efisienkan Anggaran Belanja Pegawai untuk Kegiatan Masyarakat

MALANG (Lenteratoday) - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat mengefisienkan anggaran belanja pegawai, untuk digunakan kegiatan masyarakat.

Dorongan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika setelah penyampaian penjelasan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2024.

"Memang kami lihat dari segi posturnya belum kelihatan, tadi masih bersifat global. Tapi Belanja modal, belanja hibah, sudah semua kami ubah agar semua bisa kita laksanakan di tahun 2024 ini," ujar Made, Senin(5/8/2024).

Made menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan belanja APBD melalui Perubahan Anggaran ini, menurutnya efisiensi belanja pegawai menjadi salah satu fokus utama.

"Belanja pegawai sudah kami efisiensi, jika benar-benar di tahun ini Kota Malang sudah tidak ada tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masuk, ya sudah. Lebih baik anggaran Belanja Pegawai dibuat untuk Belanja Modal atau buat kegiatan masyarakat," jelasnya.

Diketahui dalam rincian anggaran yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Wahyu Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 203 miliar 529 juta, meningkat sebesar Rp 20 miliar 975 juta dibandingkan anggaran awal sebesar Rp 182 miliar 554 juta.

Sedangkan Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 970 miliar 444 juta, turun sebesar Rp 21 miliar 808 juta dari pagu awal sebesar Rp 992 miliar 252 juta.

Ketika disinggung mengenai alasan efisiensi Belanja Pegawai, Made menjelaskan efisiensi tersebut bukan disebabkan oleh PNS yang purna tugas, melainkan karena serapan anggaran yang hanya sekitar 80 persen di APBD Murni 2024.

"Karena harapan kami saat itu, Kota Malang mendapatkan slot ASN baru. Tukin juga diprediksi lambat, ternyata tidak. Sehingga daripada itu akan menjadi potensi SILPA, segera akan kami geser ke Belanja Modal untuk kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menambahkan Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari KUPA-PPAS yang telah disepakati bersama.

Wahyu juga menekankan pembahasan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD 2024 ini, akan dilanjutkan dalam rapat Badan anggaran (banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Guna memastikan neraca belanja APBD Kota Malang di tahun 2024 dapat berjalan optimal, demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais