MOJOKERTO (Lenteratoday) -Kabupaten Mojokerto kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih Anugerah Pandu Negeri 2024 atas Kinerja Unggul dalam Tata Kelola Pemerintahan yang diberikan secara langsung oleh Prof. H. Boediono, Wakil Presiden RI Periode 2009-2014, Kamis (5/9).
Kabupaten Mojokerto memperoleh penghargaan kategori Platinum (Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Governansi Kategori Istimewa), diberikan kepada daerah yang dinilai mampu mempertahankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan, yang dipilih secara independen, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Katagori penghargaan tingkat Platinum ini layak diberikan kepada Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi pelayanan publik, serta pencapaian signifikan pembangunan daerah, pada acara yang diselenggarakan mitra strategis pendukung reformasi tata kelola governansi publik, Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) di Grand Ballroom, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Mojokerto dinilai unggul dalam beberapa aspek utama, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang baik, serta inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Anugerah ini menjadi bukti, bahwa kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga dapat membawa perubahan positif di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik”, ungkap Ikfina Fahmawati, Bupati Mojokerto, Selasa (10/9/2024).
Diketahui jika capaian ini merupakan bukti nyata, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tidak hanya fokus pada pencapaian target pembangunan jangka pendek, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dengan sangat baik.
Adapun terdapat beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan Pemkab Mojokerto meraih berbagai penghargaan pada tingkat nasional meliputi, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, pengembangan kebijakan yang inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Tak hanya itu, sejalan dengan perkembangan zaman, Kabupaten Mojokerto terus berinovasi dalam transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terintegrasi, yang memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Ikfina menegaskan, transformasi digital di Kabupaten Mojokerto bukan hanya sekadar trend, melainkan suatu kebutuhan yang harus diadopsi oleh setiap pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto dapat lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen kita semua dalam membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih baik. Ini adalah bukti bahwa inovasi dan kerja keras yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil yang positif,” Tegas Bupati Ikfina.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto juga menyampaikan, bahwa seluruh capaian yang diraih Kabupaten Mojokerto adalah hasil dari kerja keras seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Mojokerto.
“Kabupaten Mojokerto tidak akan berhenti di sini. tantangan ke depan masih banyak, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat daya saing daerah. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.
Selanjutnya, Pemkab Mojokerto akan terus mengupayakan perbaikan dan memperkuat berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kreatif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan, sehingga dapat tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat (*)
Nur Hidayah/ADV
.jpg)
