MADIUN (Lenteratoday) - Belasan orang mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, karena dianggap tidak netral saat acara serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 di Alun-Alun Reksogati Caruban, Sabtu(14/9/2024).
Kordinator aksi sekaligus Ketua Relawan Harmonis Center, Subari mengatakan jika kaos seragam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada saat Kirab Maskot Pilkada 2024 menunjukan ketidaknetralan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
“Warna kaos untuk PPK dan PPS harusnya netral, tidak condong pada salah satu paslon. KPU kabupaten Madiun harusnya bisa mencontoh KPU Kota Madiun yang mengunakan kaos warna netral,” ujar Subari, Selesa(17/9/2024).
Selanjutanya, usai dari KPU rombongan ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, untuk melaporkan terkait dugaan Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang masih tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Madiun 2024.
“Saya melaporkan untuk kenetralan ASN belum maksimal,” tandas Subari.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar menjelaskan kedatangan rombongan tersebut untuk melakukan audensi, terkait netralitas dan integritas KPU. Terkait warna kaos yang dipermasalahkan, Nur Anwar mengatakan itu adalah ketidaksengajaan.
“Itu diluar kesengajaan, diluar perencanaan kami. Tidak ada maksud untuk memilih warna tertentu dalam acara tersebut,” elaknya.
Dilokasi yang berbeda, Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo mengatakan jika pihaknya sudah menerima keberatan Harmonis Center terkait kaos atau kostum yang digunakan PPK dan PPS dalam acara Kirab Maskot Pilkada 2024 yang disiyalir mendukung dalah satu bakal paslon.
“Yang kedua, adalah memberikan masukan terkait netralistas penyelengara KPU dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya diketahui orang banyak. KPU diminta untuk menjaga netralitasnya, demikian juga Bawaslu juga diharapkan netral,” kata Slamet.
Slamet menjelaskan jika dalam kegiatan tersebut relawan Harmonis Center hanya memnyampaikan keberatan bukan laporan resmi.
“Tadi hanya menyampaikan keberatan saja bukan melakukan laporan resmi,” ucapnya.
Repoter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
