KementerianPerhubungan (Kemenhub) mengusulkan dan masih mengkaji dua skema insentifpenerbangan guna menekan biaya rapid test atau tes cepat,sehingga bisa meningkatkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasiudara.
DirjenPerhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan pertama, usulansubsidi dari pemerintah dalam membiayai rapid test bagipenumpang, tetapi konsekuensinya adalah menggunakan APBN. Usulan ini masihdikaji karena harus melihat kondisi keuangan pemerintah saat ini melaluiKementerian Keuangan.
Kedua, kataNovie, mendorong penyedia jasa layanan kesehatan untuk menggunakan produksialat rapid test dalam negeri. Produksinya rata-rata sudahmulai dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Selainjuga usulan membiayai rapid test, yang lainnya juga mendorong itubisa digunakan menggunakan produksi nasional. Produksi dalam negeri ini kanbisa hanya Rp75.000 saja,” jelasnya, Selasa (28/7/2020).
Sebelumnya,Kemenhub telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan agar bisamemberikan subsidi rapid test bagi masyarakat yang bepergianmenggunakan transportasi publik.
MenteriPerhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dokumen kesehatan yang mahal menjadihal yang disoroti berbagai pihak, utamanya calon penumpang. Adapun, segalabentuk protokol dan prosedur kesehatan menjadi tanggung jawab gugus tugaspenanganan Covid-19.
Namunpihaknya tetap memberikan sejumlah masukan untuk mempermudah aktivitasbepergian.
"Kamijuga minta ke Kementerian Keuangan agar rapid test inidiberikan subsidi bagi mereka yang akan berjalan," jelasnya.
Budijuga telah mengupayakan agar operator penerbangan bisa menetapkan secaramandiri mitra yang dapat memfasilitasi rapid test atau tes cepat dengan tarifyang lebih terjangkau.
Pasalnya,Budi menuturkan berdasarkan hasil kunjungannya di Bandara Solo dan Yogyakartabiaya rapid test cukup beragam dimulai dari rentang Rp100.000hingga Rp300.000. Dengan demikian, sebetulnya tarif rapid test bisa disediakandengan lebih murah (Ist).
.jpg)
