JEMBER (Lenteratoday) - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember kembali digelar di gedung DPRD Kabupaten Jember pada Kamis (21/11). Tercatat, ada sebanyak empat agenda yang dilaksanakan.
Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim menyebut, empat agenda itu terdiri atas laporan hasil pembahasan R-APBD TA. 2025 oleh badan anggaran dan pendapat akhir fraksi. Selain itu, permintaan persetujuan dan penetapan raperda menjadi perda APBD hingga pendapat akhir Pjs. Bupati Jember.
Pjs. Bupati Jember Imam Hidayat mengucapkan terimakasih kepada semua stakeholder pembangunan daerah dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Jember atas dukungan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah APBD TA. 2025.
"Selanjutnya, Raperda APBD TA 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan bersama," kata Imam Hidayat. Tujuannya, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dalam rancangan tersebut, Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember menetapkan APBD Kabupaten Jember Tahun 2025 sebesar Rp 4,6 triliun.
Tim Banggar DPRD Jember, menyebutkan APBD 2025 terdiri dari Rp 3.659.202.143.373,38 alias Rp 3,6 triliun digunakan untuk Belanja Operasi. Mulai dari gaji pegawai hingga pengadaan barang dan jasa. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 1.705.642.472.531,17, alias Rp 1,7 triliun.
Selanjutnya terdapat Belanja modal aset Lainnya direncanakan sebesar Rp.1.235.000.000,00 alias Rp 1,2 miliar. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 alias Rp 25 miliar. Pemkab Jember juga mengalokasikan Rp.528.870.831.309,00 alias Rp 528, 8 miliar untuk Belanja Transfer, untuk bagi hasil maupun bantuan keuangan. Ada lagi anggaran Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.22.991.948.492,00, alias Rp 22,9 miliar dan Belanja Bantuan Keuangan direncanakan Rp. 505.878.882.817,00 alias Rp 505, 8 miliar. (mok/ads)
.jpg)
