JAKARTA (Lentera) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan orang kaya mengonsumsi gas LPG 3 kg dan pertalite bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda.
"Adapun dalam hukum Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram," kata Kiai Miftah, dilansir dari laman MUI, Jumat (7/2/2025).
Kiai Miftah menjelaskan orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi karena barang-barang tersebut telah diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi umum, nelayan, dan masyarakat menengah ke bawah.
"Orang kaya yang mengambil hak orang miskin dalam subsidi berarti melanggar prinsip keadilan," ujar Kiai Miftah.
Kiai Miftah juga mengingatkan subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Menggunakan subsidi tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan atau khianat.
"Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim," jelas Kiai Miftah.
Selain itu, Kiai Miftah juga menjelaskan dalam fikih Islam, tindakan orang kaya yang menggunakan subsidi dapat dikenakan hukum ghasab. Yaitu mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin.
"Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar," jelasnya.
Dengan adanya fatwa ini, MUI berharap agar masyarakat yang mampu tidak lagi menggunakan gas 3 kg dan pertalite bersubsidi. Sehingga, subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Diketahui, anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp 203,41 triliun. Anggaran ini lebih rendah dari usulan sebelumnya yang sebesar Rp 204,5 triliun. Rinciannya, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 113,6 triliun. Kemudian Subsidi minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter dan Subsidi listrik sebesar Rp 90,22 triliun.
Co-Editor: Nei-Dya/Berbagai Sumber
.jpg)
