JAKARTA (Lentera) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp1,15 triliun dari total pagu awal Rp6,39 triliun. Keputusan ini menandai langkah efisiensi besar-besaran yang mencakup pemotongan biaya perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga pengadaan alat tulis kantor. Meski demikian, aktivitas OIKN tetap berjalan, dengan target ambisius: seluruh pegawai harus pindah ke IKN pada Maret 2025.
Pemotongan anggaran ini diungkapkan oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. Dengan efisiensi tersebut, anggaran yang tersisa untuk tahun 2025 berjumlah Rp5,04 triliun dan akan difokuskan pada pengelolaan sarana-prasarana serta pelaksanaan proyek baru.
Namun, Basuki menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak menghambat agenda besar pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menyetujui anggaran pembangunan OIKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Dengan kepastian ini, proyek ibu kota baru tetap berjalan sesuai rencana.
Maret 2025 menjadi batas waktu bagi seluruh pegawai OIKN untuk meninggalkan Jakarta dan Balikpapan demi menetap di IKN, Kalimantan Timur. "Tidak ada lagi alasan, kantornya sudah siap, hunian pun ada. Semua harus pindah," kata Basuki. Saat ini, pegawai OIKN masih tersebar di tiga lokasi, yakni Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Pemindahan ini diharapkan membuat koordinasi lebih efisien.
Basuki juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan kantor baru. "Saya ingin memastikan semuanya siap sebelum pemindahan berlangsung," katanya. Namun, tanggal pasti perpindahan belum diumumkan secara resmi. Hanya saja, sebagian pegawai sudah lebih dulu berkantor di IKN.
Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa semua kegiatan OIKN akan berpusat di IKN mulai Maret 2025. "Tidak hanya pegawai, seluruh operasional akan dilakukan di Gedung OIKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," ujarnya.
Sumber : Antara | Editor : M. Kamali
.jpg)
