MALANG (Lentera) – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang Raya menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Dalam aksi yang berlangsung dramatis, mahasiswa secara serentak melakukan tiarap di tengah jalan sembari menyanyikan lagu 'Tanah Airku'.
Aksi ini sebagai simbol dari ketidakberdayaan rakyat menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kesejahteraan masyarakat.
Salah satu orator aksi, Danil, dengan suara lantang menyampaikan keresahannya. “Kami cuma bisa tiarap, kami rakyat biasa. Kami tidak mampu. Bagaimana kami, rakyat kecil ini bisa hidup sejahtera kalau semuanya direnggut? Kami mohon ampun, Pak. Jangan siksa rakyat terus, Pak. Kami sudah tidak kuat, kami sudah muak,” teriaknya dengan penuh emosi.
Menurutnya, aksi teatrikal ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam alokasi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Para mahasiswa menyoroti pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut mereka masih belum tepat sasaran.
“Pendidikan yang seharusnya menjadi fundamental, malah dianggap kepentingan sekunder. Di mana uang kami? Ke mana anggaran kami? Ke mana arah program pemerintahan ini?” katanya dengan nada kecewa.
Mewakili para massa aksi, Danil menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menilai kebijakan saat ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia.
“Negara ini benar-benar tidak memanusiakan rakyatnya. Kami menuntut kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan, bukan sekadar memberikan bantuan makanan tanpa memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan yang semakin memburuk,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang menyampaikan kritik tajam terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa di antaranya bertuliskan “100 Hari Lebih Keadilan Dibunuh,” “Pak Prabowo, Sudah, Ya Main-mainnya,” dan “Democracy is Corrupt.”
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah maupun DPRD Kota Malang terkait tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)
