JAKARTA (Lentera) – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, Brian Yuliarto, menegaskan tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi (rakor) pertama Mendiktisaintek Brian dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia yang dilakukan secara hibrida (daring dan luring) pada Kamis (20/2/2025) dikutip dari antara.
“Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDikti informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” kata Mendiktisaintek melalui keterangan di Jakarta, Jumat.
Mendiktisaintek juga meminta kepada para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.
“Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” lanjutnya.
Mendiktisaintek menegaskan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
Ia menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani akan berupaya agar biaya kuliah (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) itu tidak mengalami kenaikan.
Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) tidak dipotong 50 persen maupun 60 persen. Bantuan untuk perguruan tinggi negeri itu akan tetap dianggarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah sampaikan kepada para mahasiswa bahwa bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) itu tidak dipotong 50 maupun 60 persen. BOPTN masih dianggarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo,” urainya, Jumat (21/2/2025).
Karena Presiden Prabowo sangat konsen dan sangat fokus terhadap pendidikan. Maka, tidak mungkin BOPTN itu dipotong. Bantuan itu sangat penting bagi perguruan tinggi negeri dan para mahasiswa
“Kami Komisi X akan menjamin bahwa BOPTN tetap dianggarkan pemerintah. Kami akan kawal anggaran untuk perguruan tinggi negeri,” paparnya.
Jika BOPTN tetap dianggarkan oleh pemerintah, maka hal itu tidak berdampak terhadap kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) atau biaya kuliah.
“Kami akan berjuang agar UKT tidak dinaikkan, karena itu akan memberatkan para mahasiswa,” ungkap Lalu Ari.
Politisi asal Dapil NTB II itu juga memastikan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.
“KIP Kuliah merupakan program prioritas dan unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak menjadi bagian efisiensi anggaran. KIP Kuliah sangat penting bagi para mahasiswa,” kata mantan Anggota DPRD NTB itu.
Lalu Ari mengatakan, dirinya juga akan memperjuangkan agar semua beasiswa pendidikan tidak terkena efisien anggaran. Baik Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri.
“Beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa,” pungkas alumnus STT Telkom Bandung itu. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
