PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya didorong agar memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, yang menekankan kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Karena itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan internal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," papar Rusdiansyah, Kamis (27/3/2025).
Ia melanjutkan, hal ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik, yang berfungsi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.
"Pemkot juga bisa menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam upaya mencegah dan menindak kasus korupsi," sarannya.
Selain itu, Rusdiansyah juga mengusulkan informasi terkait penggunaan anggaran daerah agar mudah diakses oleh publik.
Ia menegaskan, dengan adanya kerja sama yang kuat dan komitmen bersama antara Pemkot, lembaga pengawas, serta partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Tentu saja partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan tindak korupsi juga sangat dibutuhkan," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
