TEMANGGUNG (Lentera) - Untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperketat penerimaan siswa Sekolah Rakyat.
Caranya adalah dengan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri.
Ia menyebutkan, dalam pengecekan tersebut melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kemudian juga ada kepala sentra, ya kan, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," katanya usai sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung, Minggu (4/5/2025) dikutip dari Antara.
Dia menandaskan bahwa masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," katanya.
Ia mencontohkan, ada seorang janda, buruh tani, yang menghidupi empat anak. Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.
"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan2 dalam prosesnya," katanya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
