PALANGKA RAYA (Lentera) – Dampak urbanisasi yang semakin meningkat di Kota Palangka Raya mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD. Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, berpendapat urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, perumahan kumuh, hingga peningkatan angka pengangguran dan kriminalitas.
"Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial dan infrastruktur tersebut, maka diperlukan pengawasan ketat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya," papar Sigit, Kamis (29/5/2025).
Ia melanjutkan, pertumbuhan penduduk di kota ini harus diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan pelayanan publik yang memadai.
Selain itu Pemkot harus memperketat pengawasan sehingga dampak negatif urbanisasi bisa diminimalisir.
Sigit menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografis tersebut. Termasuk penyediaan fasilitas publik seperti transportasi, air bersih, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai pertumbuhan kota yang tidak terkendali justru menimbulkan masalah baru yang akan membebani pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini juga mengajak warga setempat untuk turut aktif mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemkot agar bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sigit menegaskan DPRD berkomitmen akan terus mendukung langkah strategis Pemkot dalam mewujudkan kota yang nyaman, tertata, dan berkelanjutan.
“Kunci sukses dari pengelolaan urbanisasi yang berkelanjutan adalah adanya sinergi semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)