JAKARTA (Lentera) -Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan keterlambatan distribusi kartu haji (Kartu Nusuk) menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.
"Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima Kartu Nusuk, padahal puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jamaah haji Indonesia di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para jamaah.
Dia menyebut keluhan yang masih menjadi perhatian serius lainnya ialah persoalan koordinasi antar penanggung jawab di lapangan.
Menurut dia, terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (daker), kepala sektor, hingga ketua kloter.
"Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan ketua kloter," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia lantas menyoroti peran perusahaan penyedia layanan hotel (syarikah) yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Menurut dia, pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.
"Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau kepala sektor tidak bisa, harus diteruskan ke kepala daker. Kalau daker tak mampu, harus bicara ke direktur haji luar negeri," tuturnya, mengutip Antara.
Dia lantas berkata, "Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji)?"
Dia pun menyampaikan kunjungan itu menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi," katanya (*)
Editor: Arifin BH
Dia menegaskan pula bahwa semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan pelayanan jemaah oleh PPIH berjalan dengan prinsip aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan ibadah.
"Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan koordinasi lintas sektor agar puncak pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar, serta seluruh jamaah dapat beribadah dengan tenang dan tertib," ucap dia.
.jpg)