MALANG (Lentera) - Jelang peresmian Koperasi Merah Putih (KMP), Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pihaknya memantau secara ketat pelaksanaan program itu. Sehingga benar-benar memberikan dampak langsung terhadap warga, terutama bagi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan.
Amithya menyebut, program KMP memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, ia mengingatkan pelaksanaannya harus berlandaskan pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Kalau memang dilaksanakan sesuai juknis, saya rasa ini program yang sangat baik. Karena memang dibolehkan menggunakan koperasi eksisting, bisa juga menghidupkan koperasi yang lemah, atau membentuk koperasi baru," ujar Amithya, ditemui usai paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (8/7/2025).
Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini mencontohkan implementasi di salah satu kelurahan yang telah menggunakan koperasi eksisting, yakni di Kelurahan Bumiayu.
Menurutnya, langkah tersebut dapat lebih efektif karena koperasi yang digunakan sudah berjalan dan memiliki sistem permodalan yang lebih mapan. Meski begitu, Mia mengakui, tidak semua wilayah memiliki koperasi aktif.
Oleh sebab itu, pengurus KMP di masing-masing kelurahan diharapkan mampu menyesuaikan karakteristik wilayahnya agar koperasi yang dibentuk benar-benar menyokong potensi lokal.
"Saat kami kumpulkan seluruh camat dan lurah, kami sampaikan bahwa pengurus harus bisa menguatkan karakteristik dari masing-masing wilayah. Dalam juknisnya itu sudah ada beberapa unit usaha yang bisa disesuaikan dengan potensi masing-masing kelurahan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ditambahkannya, di kelurahan seperti Sanan yang sudah terkenal dengan produksi keripik tempe, pembentukan KMP harus mampu memberikan dampak nyata. Tidak justru menimbulkan tumpang tindih dengan koperasi atau pelaku usaha yang sudah ada.
"Di Sanan itu potensinya sudah jelas, tempe. Tapi saya yakin masih banyak pelaku usaha tempe yang belum tersentuh pembinaan atau pendanaan. Nah, KMP ini harus bisa mengisi celah itu, bukan sekadar hadir saja," ungkapnya.
Di sisi lain, Mia juga menanggapi isu yang menyebutkan program KMP menjadi bagian dari proyek politik pasca Pilkada. Di mana penunjukan pengurusnya sarat kepentingan. Dalam hal ini, Mia mengaku memilih untuk fokus pada hasil kerja koperasi tersebut.
"Pilihan atau tidak, yang penting kerjanya beres. Itu yang akan kami lihat dan evaluasi," ungkapnya singkat.
Lebih lanjut, Mia memastikan, seluruh pengurus KMP akan mendapat peningkatan kapasitas. Agar dapat menjalankan koperasi sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Menurutnya, pelatihan tetap diberikan meski pengurus telah memiliki dasar-dasar koperasi sebelumnya.
"Kami akan pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja. Harus benar-benar ada dampak dan manfaat untuk masyarakat," tegasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor:Widyawati
