Dukung Sekolah Rakyat di Kediri, Pemkab Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Aset dengan Kemensos

JAKARTA (Lentera) - Mendukung pelaksanaan program Sekolah Rayat (SR) di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menandatangani perjanjan pinjam pakai aset dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa mewakili Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menandatangani perjanjian penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Disampaikan Wabup Kediri yang biasa disapa Mbak Dewi, melalui perjanjian ini Sekolah Rakyat pada tahap pertama akan menempati Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) yang berlokasi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

"Aset yang digunakan mencakup lahan seluas 13 ribu meter persegi, beserta sejumlah unit bangunan yang difungsikan sebagai asrama dan ruang kelas," tuturnya dalam rilis yang diterima Jumat (11/7/2025).

Mbak Dewi menjelaskan, penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kemensos. Dalam menyediakan pendidikan yang layak dan setara, bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Pesan dari Pak Kemensos mengajak untuk memuliakan anak-anak yang kurang mampu, dengan memberikan kesempatan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Dengan dukungan fasilitas dari aset milik Pemkab, Mbak Dewi berharap 100 siswa tingkat SMA yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut dapat menerima layanan pendidikan berkualitas. Serta diharapkan menjadi agen perubahan, terutama bagi masa depan keluarganya.

“Harapannya dari ratusan anak ini bisa sukses, mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengangkat derajat orang tua lewat pendidikan,” harap Mbak Dewi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto secara terpisah menambahkan, ratusan siswa tersebut nantinya akan dibagi ke dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing terdiri dari 25 siswa.

“Untuk guru saat ini sudah tersedia sekitar 17 orang, sedangkan tenaga kependidikan seperti bendahara dan operator sekolah saat ini masih dalam proses seleksi,” tambahnya.

Pihaknya mengungkapkan, pemanfaatan fasilitas di BPKASN bersifat sementara, termasuk perjanjian penggunaan aset yang telah ditandatangani.

Rencananya, bangunan khusus untuk Sekolah Rakyat akan segera dibangun di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten.“Nanti kalau sudah ada bangunan gedung baru akan pindah ke sana,” pungkasnya.

Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra