SURABAYA (Lentera) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, menyoroti rendahnya deviden yang disetor Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).
Menurutnya, secara hitungan operasional, KBS seharusnya mampu menghasilkan laba hingga Rp600 juta per tahun. "Namun, performa KBS sepanjang 2024 menunjukkan penurunan. Sepinya pengunjung dan menurunnya minat masyarakat berdampak langsung pada defisit pendapatan," kata anggota dewan yang akrab disapa Bulek ini, Sabtu (19/7/2025).
Untuk mendongkrak angka kunjungan, Ua menjelaskan, manajemen KBS telah menambah wahana seperti taman kelinci dengan ras impor, serta berencana menaikkan harga tiket menjadi Rp25 ribu.
Sebagai perbandingan, pada 2023 lalu KBS menyumbang deviden sebesar Rp3 miliar ke kas daerah. Bulek optimistis angka itu bisa kembali ditingkatkan pada 2025, terlebih dalam delapan bulan terakhir operasional KBS tetap berjalan tanpa kendala, meski jabatan Direktur Utama (Dirut) kosong sejak akhir November 2024.
“Sudah teruji saat Lebaran dan Tahun Baru, KBS tetap berjalan lancar meski tanpa Dirut. Ini bukti bahwa efisiensi itu nyata,” jelasnya.
Tak hanya itu, anggota komisi B DPRD ini juga menyoroti tingginya beban anggaran untuk direksi. Ia menyebut, gaji seorang Dirut mencapai Rp41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas yang bisa menyentuh lebih dari Rp15 juta.
“Kalau jabatan kosong, anggaran itu bisa dihemat. Efisiensi ini seharusnya bisa berkontribusi pada peningkatan deviden,” tegasnya.
Saat ini, seluruh jabatan direksi KBS telah habis masa tugasnya. Tiga posisi strategis mulai dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional masih dalam proses seleksi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dari 16 pelamar, hanya 8 orang yang lolos verifikasi administrasi.
Bulek berharap proses seleksi mempertimbangkan aspek efisiensi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita pelajari aturannya dulu. Jangan sampai biaya operasional direksi justru membebani keuangan perusahaan,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM Kebun Binatang Surabaya (KBS), Nahroni, menyampaikan pandangan berbeda.
Menurutnya, kekosongan jabatan direksi justru bisa berdampak negatif terhadap kualitas pengelolaan perusahaan.
“Kalau dua direksi saja hasilnya baik, apalagi kalau lengkap tiga. Secara manajerial dan pengembangan tentu akan jauh lebih optimal,” tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
