SURABAYA (Lentera) -Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ikut mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu langkah yang diambil adalah penghapusan anggaran kunjungan kerja dan diklat ke luar negeri.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan bahwa setiap program yang diusulkan diarahkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama yang terdampak kondisi ekonomi dan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ungkap Deni, Kamis (4/9/2025).
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu menegaskan, sepanjang 2025 tidak akan ada kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan DPRD Jatim.
“Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi PDIP juga berkomitmen mengawal program-program prioritas seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Deni juga menepis adanya agenda kenaikan gaji dan tunjangan dewan dalam pembahasan anggaran.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota Fraksi PDIP dari Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menyebut bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” kata Yordan.
Ia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian fraksi yang menilai efektivitas anggaran akan lebih besar bila diarahkan langsung ke masyarakat miskin, khususnya kategori desil satu dan dua.
“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Yordan menambahkan, anggaran juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat sebagai langkah menjaga stabilitas harga.
“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan Fraksi PDIP ini didasari kajian untuk memastikan manfaat nyata dari setiap kebijakan anggaran.
“Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
