Transfer Ke Daerah Berkurang 25 Persen, DPRD Palangka Raya Sarankan Pemkot Berinovasi Tingkatkan PAD
PALANGKA RAYA (Lentera) – Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) sekitar 25 persen dalam RAPBN 2026, sehingga mendapat sorotan dari beberapa pihak termasuk kalangan DPRD Kota Palangka Raya.
Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi yang menegaskan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi keseimbangan fiskal daerah, belanja modal, hingga daya saing daerah dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
“Pengurangan TKD tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan fiskal daerah, pencapaian target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan aspek-aspek keuangan lainnya,” papar Syaufwan, Selasa (9/9/2025).
Ia menerangkan, dengan berkurangnya alokasi TKD, APBD Palangka Raya berisiko terbebani belanja pegawai yang semakin besar, serta akan mempersulit daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.
Neburutnya, jika dana transfer selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
“Jika dana ini berkurang, dampaknya pemerintah daerah akan kesulitan untuk membiayai belanja modal dan program pembangunan di Kota Palangka Raya,” tuturnya.
Karena itu ia mendorong Pemkot Palangka Raya agar mencari peluang baru demi meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi pajak maupun retribusi daerah.
Selain itu Syaufwan berharap kebijakan terkait TKD ini jangan sampai membebani masyarakat Kota Palangka Raya.
Ia menambahkan, dalam upaya menutupi kekurangan anggaran, pemerintah daerah mungkin terpaksa menaikkan pajak atau retribusi daerah, hal ini tentu akan menambah beban masyarakat.
"Kami dari DPRD mengapresiasi sikap Pemkot Palangka Raya yang memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan naik, ini menunjukkan keberpihakan Pemkot kepada masyarakat di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pusat," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
