SURABAYA (Lentera) – Kenaikan harga beras jenis premium di sejumlah kota di Jawa Timur mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera bertindak dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi pemutaran harga tersebut.
Erma menegaskan Disperindag Jatim bersama Bulog Divre Jatim harus mengintensifkan koordinasi dalam menangani pergerakan harga beras yang sudah dirasakan di banyak wilayah. Ia menilai, pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat.
“Ya ini Bulog harus gencar mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ungkap Erma, Selasa (16/9/2025).
Anggota Komisi B DPRD Jatim menyebut, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram sudah mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu.
“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ucapnya.
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional adalah Rp14.530/kg, sementara kualitas premium berada di level Rp16.280/kg.
Peningkatan ini dipicu oleh belum meratanya distribusi dan pasokan yang sedang mengalami tekanan akibat musim tanam, cuaca, dan logistik ke daerah-daerah terpencil.
Lebih lanjut, Erma juga menyoroti penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilainya masih perlu diperbaiki. Ia mengatakan, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan beras SPHP meskipun stok tersedia.
Total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, namun realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Bulog menyebutkan bahwa stok SPHP di gudang Malang masih cukup, dengan jumlah 68.000 ton dan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga masih terdapat surplus sekitar 45.000 ton untuk wilayah tersebut.
Meski stok tersedia, distribusi SPHP dinilai belum optimal, terutama ke pasar tradisional dan daerah yang terdampak kenaikan harga paling tinggi.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian,” pungkas legislator dari Dapil Blitar-Tulungagung ini.(adv)
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
