SURABAYA (Lentera) – Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menilai positif trasnparansi informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya.
Penilaian ini diberikan dalam kegiatan verifikasi dan penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Jawa Timur Tahun 2025.
Ketua KI Jatim, Aminuddin, menyampaikan bahwa kunjungan ke badan publik dilakukan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setiap tahun kepada badan publik di berbagai segmen, seperti kota/kabupaten, instansi vertikal, desa, serta badan publik lainnya.
“Agenda tahunan evaluasi terhadap badan publik di sekmen kota/kabupaten, vertikal, desa dan badan publik lainnya,” ungkap Aminuddin, Selasa (16/9/2025).
Aminuddin menambahkan kegiatan Komisi Informasi didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta peraturan pelaksananya. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monev (Perki Monev).
“Visit juga pada organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk sekretariat dewan (sekwan) DPRD Jatim. Kami mengapresiasi kinerja PPID DPRD Jatim. Sekwan telah mengikuti monev hampir maksimal melalui penilaian beberapa aspek,” ujarnya.
PPID DPRD Jatim juga dinilai berperan aktif dalam membuka ruang partisipasi masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi.
“Harapannya peran akses informasi DPRD Jatim bisa dirasakan masyarakat,” tegas Aminuddin.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Jawa Timur, Ali Kuncoro, mengucapkan terima kasih atas kunjungan KI Jatim ke PPID DPRD Jatim. Ia menyebutkan bahwa keberadaan PPID menjadi jembatan antara masyarakat dan peran wakil rakyat di DPRD.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
