JAKARTA (Lentera) -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana merampingkan 1.000 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 200 saja.
Rencana itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN atau revisi UU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
"Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan," ujar Prasetyo dilansir YouTube TV Parlemen, Rabu (24/9/2025).
"Di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu, harapan kita (dipangkas/gabung) menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN," lanjutnya.
Prasetyo bilang, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya agar DPR memberikan masukan untuk BUMN. Termasuk untuk optimalisasi, hilirisasi dan industrialisasi yang berkaitan dengan BUMN.
"Oleh karenanya di luar pasal-pasal yang nanti akan dibahas di dalam perbaikan tersebut kami tentunya membuka diri untuk kita semua sama-sama memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan," jelasnya.
Prabowo minta direksi BUMN dipangkas
Prasetyo pun menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan manajemen BUMN. Presiden antara lain meminta budaya korupsi dihilangkan dari perusahaan pelat merah.
Selain itu, Kepala Negara meminta jumlah komisaris dan direksi BUMN dikurangi.
"Dari sisi manajemen, Bapak Presiden telah memberikan beberapa petunjuk kepada dan antara salah satunya adalah berkenaan dengan penghilangan, kalau tadi dibahas mengenai korupsi, salah satunya adalah penghilangan, satu penghilangan tantiem," ungkap Prasetyo.
"Kedua, pengurangan jumlah komisaris di setiap perusahaan-perusahaan BUMN. Kemudian rasionalisasi seluruh nominal pendapatan baik komisaris maupun direksi termasuk sebenarnya apa yang salah satu dibahas mengenai rangkap jabatan juga sejak awal tahun itu merupakan pembahasan juga oleh Presiden dengan BPI Danantara," jelasnya, dikutip dari Kompas.
Jumlah BUMN semakin banyak
Diberitakan sebelumnya, BPI Danantara mengungkap jumlah perusahaan BUMN yang saat ini justru semakin bertambah.
Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan, awalnya jumlah BUMN ada sekitar 700 sampai 800 perusahaan saat Danantara terbentuk.
Namun, kini jumlahnya malah bertambah menjadi sekitar 1.050 BUMN.
"Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700-800 BUMN. Setiap bulan kami analisa, kelihatannya makin lama makin banyak, sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN," ungkapnya dalam Seminar Nasional P3N 25 Lemhanas RI di Kantor Lemhanas, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dia menjelaskan, jumlah BUMN tersebut bukan hanya induk perusahaan, tapi mencakup pula anak, cucu, hingga cicit usaha.
Maka dari itu, Danantara tengah memetakan BUMN dengan seluruh lini bisnisnya agar mengetahui angka pasti dari keseluruhan jumlah BUMN.
"Jadi ada anaknya itu BUMN, ada cucunya, ada cicitnya, cicitnya itu ada cicit lagi," kata Reza (*)
Editor: Arifin BH
