SURABAYA (Lentera) - DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi C (Bidang Keuangan) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik di tengah perubahan ekonomi nasional.
“Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan umum,” ungkap Sri Wahyuni, Kamis (16/10/2025).
Namun, Sri Wahyuni menekankan bahwa kondisi saat ini menuntut perubahan signifikan terhadap regulasi yang mengatur BUMD. Seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), DPRD menilai perlunya penyesuaian terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2019 agar tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Seiring dengan dinamika regulasi nasional, perkembangan dunia usaha, dan tuntutan penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel,” pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim tahun 2024, kontribusi BUMD terhadap PAD mencapai lebih dari Rp 600 miliar, dengan Bank Jatim sebagai penyumbang terbesar. Namun, potensi optimalisasi masih terbuka lebar, terutama dari sektor energi, perdagangan, dan jasa keuangan daerah.
Komisi C menilai penguatan regulasi ini akan memperkuat kinerja BUMD agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
