BLITAR (Lentera) -Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memanggil seluruh kepala daerah (kada) dan wakil kepala daerah (wakada) dari PDI Perjuangan se-Jawa Timur, Jumat (31/10/2025). Pertemuan tersebut digelar secara tertutup di Pendopo Kabupaten Blitar.
Menurut Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono Kanang, Megawati secara khusus ingin mengetahui bagaimana para pemimpin daerah partai banteng moncong putih itu merespons dinamika yang terjadi di wilayahnya.
“Hari ini ada beberapa hal yang Ibu agendakan. Pertama, Ibu ingin mendengarkan langsung bagaimana kondisi kada dan wakada di seluruh Jawa Timur,” ungkap Kanang.
“Kendala apa yang terjadi saat ini, mengingat kondisi masyarakat — baik ekonomi maupun budaya — memang perlu disikapi secara khusus oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah," jelasnya.
Menurut Kanang, Megawati menekankan pentingnya kedekatan kepala daerah dengan rakyat. Ia meminta para kader yang memegang jabatan publik tidak meninggalkan basis rakyat dan senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mencarikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
“Pesan Ibu sangat tegas: jangan tinggalkan rakyat. Dekatlah terus dengan rakyat dan selalulah membuat solusi atas apa yang dikeluhkan masyarakat,” kata tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI itu, Megawati juga mengingatkan bahwa tidak ada daerah yang dianggap istimewa atau menjadi prioritas khusus dalam perhatian partai. Semua kepala daerah, kata Kanang, diminta untuk aktif, bijak, dan kreatif dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyusun prioritas pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Tidak ada daerah khusus yang menjadi prioritas. Diharapkan ada keaktifan dan kebijakan dari kepala daerah. Tentunya ada kepala daerah yang anggarannya berlebih, tapi bagi Ibu Megawati, yang utama adalah bagaimana menyusun prioritas agar rakyat tetap menjadi pusat kebijakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurut Kanang, kondisi ini menuntut para kepala daerah untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
