JAKARTA (Lentera) - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan berhasil kantongi Rp 11,48 triliun dari para pengemplang pajak per 19 November 2025. Dana tersebut hasil dari upaya pada penagihan 200 wajib pajak dengan tunggakan terbesar.
"Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin lalu Jumat sampai hari Rabu (19 November 2025) sebesar Rp 1,3 triliun. Jadi total Rp 11,48 triliun," kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, setidaknya sudah mengantongi Rp 50-60 triliun, dan tahun ini pemerintah mematok target sebesar Rp 20 triliun.
Selain itu, Ditjen Pajak juga mulai menyiapkan strategi untuk mengamankan penerimaan pajak pada 2026. Hingga akhir tahun ini, DJP akan memaksimalkan seluruh cara yang tersedia, termasuk penggalian potensi perpajakan, pertukaran data internal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta finalisasi data untuk audit dan penegakan hukum.
Sementara, DJP akan menggunakan pendekatan multi-doors bersama seluruh aparat penegak hukum, menggabungkan tindak pidana perpajakan, korupsi, dan pencucian uang. Pemerintah juga akan mengoptimalkan langkah-langkah yang bisa dirampungkan pada 2025 sebelum tahun berganti.
Ditjen Pajak juga akan memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk pemanfaatan sistem dan probis yang dikembangkan melalui platform Coretax. Perbaikan pengawasan pembayaran masa, kewajiban pajak tahun berjalan, dan pengujian kepatuhan tahun sebelumnya juga menjadi fokus.
"Tentu kami akan mulai akan excercise kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak. Apakah itu nanti untuk dikerjakan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," tuturnya dilansir tempo. (*)
Editor : Lutfiyu Handi / berbagai sumber
