SURABAYA (Lentera) - Kalangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar penanganan banjir di daerah harus dilakukan dengan cepat dan terukur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas menuturkan adanya bencana banjir di beberapa daerah, diharapkan tidak menganggu pelayanan publik bagi masyarakat.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Jatim harus melakukan perencanaan konstruksi dan mitigasi bencana,” ungkap Puguh, Rabu (24/12/2025).
Menurut Puguh, fasilitas publik seharusnya dirancang agar tetap berfungsi optimal meski dihadapkan pada cuaca ekstrem maupun kondisi darurat. Ia menilai ruang-ruang pelayanan publik perlu diantisipasi agar tidak terdampak banjir.
“Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Ruang pelayanan yang seharusnya aman justru terdampak banjir. Artinya, dari sisi konstruksi, perencanaan bangunan, dan mitigasi kebencanaan memang perlu dibenahi,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Ia mendorong, pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani persoalan banjir. Utamanya, di tengah meningkatnya intensitas curah hujan.
“Ketika ada ancaman banjir, baik akibat hujan dengan intensitas tinggi maupun persoalan saluran air dan gorong-gorong, harus ada respons yang cepat dan terukur. Jangan sampai pelayanan publik terganggu,” imbuhnya.
Puguh menegaskan, layanan publik merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga aspek mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan infrastruktur.
“Pelayanan menyangkut keselamatan warga. Tidak boleh ada kompromi soal kesiapan infrastruktur,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
