SURABAYA (Lenteta) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak Polda setempat menertibkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayahnya, yang meresahkan masyarakat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eko Yunianto menuturkan pihaknya akan meminta, Komisi A untuk segera melakukan koordinasi dengan Polda Jatim.
“Kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur,” ungkap Eko di Surabaya, Kamis (1/1/2026).
Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim ini, seluruh organisasi atau asosiasi wajib tunduk pada hukum. Sehingga keberadaan Ormas tidak boleh menjadi sumber keresahan sosial di masyarakat.
“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucapnya.
Eko kemudian menyinggung kasus pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya yang viral dan menyita perhatian publik. Yakni kasus yang menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep. Dimana Rumah korban diratakan. Elina dan keluarganya dipaksa keluar tanpa prosedur hukum yang jelas. Peristiwa itu memicu tudingan aksi premanisme oleh oknum ormas.
“Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tegas Eko.
Eko menilai, tindakan intimidasi dan pemaksaan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.
“Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat,” katanya.
Eko juga mengapresiasi, langkah Polda Jatim yang menindaklanjuti laporan korban, adanya penangkapan terduga pelaku menjadi bukti negara hadir.
“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” tandasnya.
Eko memastikan, koordinasi lintas lembaga akan diperkuat. Ia berharap sinergi DPRD dan aparat penegak hukum mampu menjaga situasi tetap kondusif.
“Harapannya Jawa Timur tetap aman, tentram, dan damai,” lanjut legislator Dapil Jember–Lumajang itu.
Terkait legalitas ormas, Eko menegaskan pentingnya evaluasi administrasi.
“Izin ormas melalui Bakesbangpol. Tinggal dicek, terdaftar atau tidak,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
