Kasus PMK Naik, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Minta Pemprov Lakukan Penanganan Berkelanjutan
SURABAYA (Lentera) – Kenaikan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur pada awal 2026 mendapat perhatian DPRD Jawa Timur. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Ony Setiawan, meminta penanganan PMK oleh Pemprov Jatim tidak lagi bersifat reaktif, melainkan diarahkan pada penguatan ketahanan sektor peternakan secara berkelanjutan.
Kasus PMK di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan pada awal 2026. Data Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat, pada 25 Januari 2026 terdapat 803 kasus PMK, yang meningkat menjadi 839 kasus pada 26 Januari 2026 atau bertambah lebih dari 30 kasus dalam satu hari.
Dari total tersebut, sebanyak 221 ekor sapi dilaporkan telah pulih. Sementara itu, 605 ekor sapi masih berstatus sakit dan menjalani perawatan intensif. PMK juga menyebabkan delapan ekor sapi mati dan lima ekor sapi dipotong paksa untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.
Ony mengatakan kondisi ini menunjukkan PMK masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternakan di Jawa Timur, terutama di tengah meningkatnya mobilitas ternak. Sementara, lanjutnya, pola penanganan darurat yang selama ini diterapkan belum cukup efektif menghadapi ancaman PMK yang terus berulang. Menurutnya, diperlukan pendekatan pengembangan struktural dan penguatan kapasitas peternak.
“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ungkap Ony, Selasa (27/01/2026).
Ia menyebut kebijakan penanganan PMK perlu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan kesejahteraan peternak, sekaligus membangun kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.
Salah satu fokus yang ditekankan adalah vaksinasi PMK secara berkala. Ony merekomendasikan agar Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun, disertai standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.
“Dukungan anggaran harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana,” ucapnya.
Selain vaksinasi, Ony juga menyoroti pentingnya ketahanan pakan guna menekan dampak ekonomi akibat PMK. Ia mendorong pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal, serta pembangunan pabrik pakan ayam murah dengan skema BUMD atau kerja sama swasta.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas peternak, Ony mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di daerah sentra produksi ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember.
“Pusat layanan ini diharapkan menjadi sarana pendampingan peternak terkait sanitasi kandang, deteksi dini gejala PMK, isolasi ternak sakit, hingga manajemen vaksinasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK berbasis real-time untuk mendukung pemetaan zona risiko dan respons cepat.
Ony menegaskan Komisi B DPRD Jatim akan memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, serta mendorong insentif, regulasi, dan penganggaran agar PMK masuk sebagai program prioritas strategis.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menekan kasus PMK, tapi membangun sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
