SURABAYA (Lentera) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menilai akses pendidikan menengah atas (SMA/SMK) negeri di Kota Surabaya masih belum merata. Sejumlah kawasan padat penduduk di wilayah perkotaan dilaporkan belum terlayani sekolah negeri secara memadai.
Hal tersebut disampaikan Musyafak Rouf usai menggelar reses bersama masyarakat Surabaya di Sekretariat DPC PKB Surabaya. Ia menyebut, temuan tersebut sesuai dengan laporan masyarakat yang diterimanya selama kegiatan reses berlangsung.
Salah satu kawasan yang disoroti adalah Dukuh Pakis, yang meski berada di tengah kota dan dikelilingi bangunan bertingkat, namun belum memiliki SMA/SMK negeri.
“Sementara kan dia seakan-akan hidup di tengah kota tetapi tidak ada SMA-nya. Akhirnya kalau dia itu sekolah ya harus ditempat lain dan jauh dari kawasan Dukuh Pakis. Apalagi jalan raya yang ramai seperti itu, anak-anak akan terganggu,” ungkap Musyafak, Selasa (10/2/2026).
Menurut Musyafak, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penambahan unit sekolah baru di Surabaya. Ia menilai, pengembang perumahan kerap enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
“Rata-rata pengembang itu mereka menyerahkan Fasum yang 40 persen dari layout. Itu jarang dia mau ditempati sekolah, kuburan atau makam,” tegasnya.
Ia menambahkan, fasum yang diserahkan pengembang umumnya lebih menguntungkan secara komersial dan keberatan jika digunakan untuk sekolah karena dianggap mengganggu akses.
“Akhirnya tidak direncanakan di situ itu untuk dibuat SMA atau SMK. Padahal di dalam Dukuh Pakis yang banyak gedung pencakar langit itu banyak masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan sekolah,” ucapnya.
Selain persoalan lahan, Musyafak juga mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 akibat penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sementara sekarang pendapatan dari provinsi ini juga dipangkas banyak. Pusat saja memangkas Rp2,8 triliun,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perubahan skema bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berdampak pada berkurangnya pendapatan provinsi.
“Dulu kita 60 persen, kabupaten/kota 40 persen. Sekarang dibalik, provinsi 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen. Itu saja sudah berkurang banyak,” sambungnya.
Menurut Musyafak, peralihan masyarakat ke kendaraan listrik turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
“Terus banyaknya kendaraan yang pakai listrik, itu pajaknya sangat kecil. Itu akan berdampak, padahal andalan Provinsi itu PAD-nya ya dari situ,” tuturnya.
Meski demikian, Musyafak menegaskan keterbatasan fasum tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan sekolah baru.
“Kita akan coba mencari masukan dari Pemerintah Kota. Apakah dia masih punya Fasum di wilayah yang membutuhkan tambahan sekolahan itu? Kalau enggak ada, ya harus beli,” tegasnya.
“Karena hakikatnya kan kalau ingin menyejahterakan masyarakatnya, harus pendidikannya harus digenjot. Kalau ingin masyarakatnya maju, pendidikan menjadi tolak ukur utama. Itu di negara manapun,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
