SURABAYA (Lentera) — Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait program gentengisasi, mendapat respons dari kalangan partai dan akademisi di Jawa Timur.
Program yang mendorong penggunaan genteng sebagai pengganti atap seng itu dinilai berpotensi menekan impor sekaligus menggerakkan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM), namun pelaksanaannya diminta terukur dan tidak membebani anggaran negara.
Bendahara Gerindra Jawa Timur, Ferdians Reza Alvisa menilai penggunaan genteng tanah liat dapat mengurangi ketergantungan pada atap seng impor yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
"Karena angka impor atap seng itu hampir Rp 5 triliun setiap tahunnya. Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia," ungkp Alvis, Kamis (12/02/2026).
Menurut politikus yang akrab disapa Alvis itu, program gentengisasi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru di Jawa Timur. Ia mencontohkan kebutuhan genteng untuk rumah subsidi yang jumlahnya signifikan.
"Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat dan berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru," ujarnya.
Ia juga menilai genteng lebih efisien dari sisi perawatan, dibandingkan atap seng.
"Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya," jelasnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono menilai program tersebut memiliki potensi untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terutama jika melibatkan UKM lokal secara luas.
"Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UKM lokal pengolahan genteng," kata Hendry saat dikonfirmasi.
Menurutnya, peningkatan permintaan genteng tanah liat dapat berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, meski faktor teknologi produksi juga perlu diperhitungkan.
"Itu melihat nanti permintaan genteng. Jika permintaan genteng meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru. Namun perlu dilihat juga teknologi di industri genteng bisa juga membuat produksi semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah tenaga kerja," jelasnya.
Hendry menekankan, pentingnya petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat karena program ini merupakan kebijakan top down.
"Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan, agar program tidak menambah beban belanja negara di tengah kondisi fiskal saat ini.
"Akan tetapi jangan sampai menambah beban belanja APBN 2026. Sebab tahun 2025 defisit APBN sudah mencapai sekitar Rp 695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap PDB," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
