JAKARTA (Lentera) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan pihaknya terus mendorong pemerintah memastikan kondisi infrastruktur jalan pada jalur mudik dalam keadaan mantap dan aman sebelum puncak arus mudik berlangsung.
Untuk itu, dia dia menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalur arteri, sebagai prioritas utama dalam persiapan Mudik Lebaran 2026. Sebab itu, ia meminta kementerian terkait memastikan agar jalan-jalan yang berlubang akibat beban kendaraan besar segera diperbaiki sebelum arus mudik dimulai agar tidak menghambat mobilitas masyarakat.
"Di PU (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia) misalnya kami minta jalan arteri yang berlubang-lubang karena faktor selalu dilewati oleh truk-truk besar, kita ingin itu betul-betul diantisipasi dan diperbaiki. Kami nanti setelah masuk masa sidang tanggal 9 akan kami undang, sudah sampai berapa persen yang sudah bisa diperbaiki dari lubang-lubang jalan ini," ujar Huda setelah mengikuti kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman' di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Komisi V DPR telah menerima berbagai laporan dari daerah dalam satu bulan terakhir mengenai sejumlah ruas jalan yang akan dilalui pemudik namun masih mengalami kerusakan atau sedang dalam tahap perbaikan.
“Kami berharap perbaikan oleh Kementerian PUPR dapat diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai mendekati H-7 atau H-8 masih ada pekerjaan di jalan,” ujar Huda.
Ia pun menilai kondisi kemantapan jalan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keselamatan perjalanan selama arus mudik. Sebab itu, jelasnya, penyelesaian perbaikan infrastruktur menjadi hal penting untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas.
Selain infrastruktur jalan, ia menekankan Komisi V DPR konsisten berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap moda transportasi yang digunakan masyarakat selama masa mudik. Maka dari itu, ia mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu pernah terjadi kecelakaan di jalan tol yang menimbulkan korban jiwa akibat penggunaan kendaraan angkutan yang tidak diawasi secara memadai dan beroperasi berulang kali.
“Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Huda menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kepolisian, untuk memastikan pengawasan, penegakan hukum, serta penyediaan sarana prasarana lalu lintas berjalan optimal. Sebab, terangnya, fasilitas seperti rambu-rambu lalu lintas hingga penerangan jalan umum perlu diperkuat terutama di titik-titik yang selama ini dikenal rawan kecelakaan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan rest area yang kerap menjadi titik kemacetan saat arus mudik. Menurutnya, kondisi rest area yang penuh sering membuat pemudik tidak dapat beristirahat dan akhirnya tetap melanjutkan perjalanan dalam keadaan lelah.
“Ketika pemudik tidak bisa masuk ke rest area karena penuh, padahal mereka membutuhkan istirahat, akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan dalam kondisi lelah. Ini tentu berisiko menimbulkan kecelakaan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Huda menilai pengelolaan rest area perlu diatur secara lebih baik agar dapat berfungsi optimal sebagai tempat beristirahat bagi pemudik sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan. “Rest area harus benar-benar berfungsi dengan baik. Pemudik bisa beristirahat, tetapi juga perlu diatur agar tidak terlalu lama sehingga sirkulasi kendaraan tetap berjalan,” pungkasnya. (*)
-jpg.jpg)
