12 April 2026

Get In Touch

Anggaran BGN Tuai Polemik: Dari Motor Listrik, Kaos Kaki, hingga Tablet Rp17,9 Juta

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (foto: Sekretariat Presiden)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (foto: Sekretariat Presiden)

JAKARTA (Lentera) - Setelah sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) menuai polemik terkait pengadaan motor listrik dan kaos kaki Rp100 ribu untuk petugas lapangan, kini perhatian masyarakat tertuju pada rencana belanja tablet dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp17,9 juta per unit, yang dinilai jauh di atas harga pasaran.

Terbaru, informasi beredar melalui unggahan di laman Facebook milik Denny Caknan. Dalam unggahannya, akun tersebut menyoroti rencana pengadaan tablet untuk operasional program BGN yang dinilai janggal. 

"Kog bisa??? pengadaan tablet Badan Gizi Nasional (BGN) malah bikin melongo netizen," tulisnya dalam keterangan foto yang diunggah pada Sabtu (11/4/2026).

Dalam unggahan tersebut disebutkan, harga resmi Samsung Galaxy Tab Active 5 di situs resmi hanya berada di kisaran Rp8 jutaan per unit. Namun, dalam e-katalog pemerintah, harga perangkat yang sama dianggarkan mencapai Rp17,93 juta per unit.

Selisih harga yang hampir dua kali lipat tersebut memunculkan pertanyaan dari warganet. Dengan total anggaran mencapai Rp508,4 miliar, publik mulai mempertanyakan kemungkinan adanya mark up dalam proses pengadaan tersebut.

Sorotan terhadap pengadaan ini menambah daftar polemik anggaran di lingkungan BGN dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, publik juga sempat dihebohkan dengan pengadaan kaos kaki untuk petugas lapangan dalam program BGN.

Pengadaan tersebut mencakup sekitar 17.000 pasang kaos kaki dengan nilai total mencapai Rp6,9 miliar, atau sekitar Rp100 ribu per pasang. Kebijakan ini menuai beragam persepsi, termasuk anggapan belanja tersebut tidak relevan dengan prioritas program gizi.

Tak hanya itu, isu lain yang sempat viral adalah pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya telah memberikan klarifikasi.

"Pengadaan motor ini memang masuk anggaran 2025 dan fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta.

Ia juga menepis kabar yang menyebutkan adanya pengadaan hingga 70.000 unit motor listrik. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Realisasi pengadaan hanya sebanyak 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit pada tahun 2025.

Editor:Santi/Berbagai sumber

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.