03 May 2026

Get In Touch

Tertibkan Tambang Ilegal hingga Prostitusi di Gunung Botak Maluku, 16 WNA Asal China Diamankan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama TNI menertibkan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Maluku, amankan 16 WNA China. (foto:ist/CNN Indonesia.dok.Ant)
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama TNI menertibkan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Maluku, amankan 16 WNA China. (foto:ist/CNN Indonesia.dok.Ant)

MALUKU (Lentera) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), melalui operasi penertiban terpadu di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Doddy Tri menjelaskan sebelum penertiban, pada 13 April Kasum TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon bersama Satgas PKH meninjau lokasi tambang dari udara.

Tim gabungan lalu melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak, serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas.

"Hasilnya, diamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat, serta ditemukan lokasi penjualan miras dan praktik prostitusi. Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak imigrasi," kata Doddy dalam keterangan tertulis mengutip CNN Indonesia, Minggu (3/5/2026)

Doddy mengatakan, penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan.

"Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara," katanya.

Doddy menegaskan, pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan. Bersama Pemprov Maluku, TNI berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak.

"Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak. TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal," tegasnya.

 

 

Editor: Arief Sukaputra

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.