SIDOARJO (Lentera) - Bupati Sidoarjo, Subandi, mengajukan anggaran sekitar Rp209,5 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut akan digunakan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda di sejumlah wilayah, terutama di Desa Kedungbanteng (Kecamatan Tanggulangin) dan Desa Kedungpeluk (Kecamatan Candi).
"Kami sebenarnya sudah melakukan normalisasi sungai dan mengoptimalkan kinerja rumah pompa. Namun, upaya ini perlu diperkuat agar penanganannya lebih maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi harus kita selesaikan bersama antara BNPB, provinsi, dan daerah," tegas Subandi, dalam audiensi bersama Kepala BNPB, Suharyanto, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi memaparkan kondisi geografis Sidoarjo yang merupakan wilayah dataran rendah di pertemuan aliran sungai dan laut, sehingga sangat rentan terhadap genangan air. Kondisi ini membuat penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Sidoarjo perlu menggandeng BNPB agar penanganan bisa berjalan lebih cepat dan optimal. "Dengan adanya efisiensi anggaran, kami mencari dukungan dari BNPB agar persoalan banjir ini bisa segera tertangani," ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), Mochammad Mahmud. Keduanya memaparkan kondisi teknis di lapangan, mulai dari titik rawan banjir hingga kebutuhan infrastruktur.
Subandi mengungkapkan, pertemuan tersebut mendapat respons sangat positif. Berbagai langkah konkret, termasuk rencana pemberian bantuan, mulai dibahas untuk mempercepat penanganan.
"Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan ada bantuan-bantuan yang akan diberikan, termasuk untuk penanganan di wilayah Tanggulangin," katanya.
Untuk mendalami lebih lanjut teknis penanganan, Kalaksa BPBD Sabino Mariano diminta untuk sementara tetap berada di Jakarta. "Harapannya nanti bisa membawa 'oleh-oleh' berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo," tambah Bupati.
Subandi berharap kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan daerah dapat mempercepat penyelesaian masalah ini. "Minimal, persoalan banjir yang setiap tahun terjadi bisa diselesaikan melalui kolaborasi ini, sehingga dapat mewujudkan tata kota yang lebih baik," pungkasnya.
Sementara itu, Sabino menjelaskan, pihaknya diminta menyampaikan detail persoalan, mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah langganan banjir.
"Pemaparan ini menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan langkah dukungan yang akan diberikan," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUBMSDA, Mochammad Mahmud, menambahkan strategi penanganan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air.
"Langkah teknis meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar," ujarnya.
Mahmud juga menjelaskan, dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp209,5 miliar untuk mendukung berbagai program prioritas.
Dengan rincian meliputi normalisasi Sungai Bagebug senilai Rp15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar, peningkatan 37 Unit Pompa & Pengadaan Pompa Portable Rp134 miliar, peningkatan Saluran Gedangrowo Rp5,5 miliar, serta peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana senilai Rp5 miliar.
Reporter: Teguh/Editor: Santi
