JAKARTA (Lentera) - Pemerintah menggenjot penanganan tuberkulosis (TBC) setelah temuan kasus mencapai lebih dari 241 ribu hingga awal Mei 2026. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pengendalian, terutama pada aspek inisiasi dan keberhasilan pengobatan.
"Penemuan kasus lebih dari 241.000, tetapi capaian pengobatan masih perlu dikejar. Ini menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Muhammad Qodari, dalam jumpa pers di Jakarta, melansir Antara, Rabu (6/5/2026).
Dari total kasus yang ditemukan, inisiasi pengobatan baru mencapai 84 persen dari target 95 persen, sementara tingkat keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen.
Ditegaskannya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah yang dijalankan secara simultan untuk mempercepat penanganan penyakit menular tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang menyasar masyarakat umum hingga kalangan pekerja. Saat ini, skrining telah dilakukan di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.
Di sisi lain, penguatan deteksi dini juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Pemerintah menyiapkan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta pemeriksaan X-ray yang dijadwalkan mulai berjalan pada semester kedua tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengintensifkan pelacakan kontak erat pasien TBC. Program tracing yang terintegrasi dengan CKG telah dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan menyasar sekitar 5.500 kontak pasien sepanjang April hingga Mei 2026.
"Program ini akan terus diperluas secara bertahap hingga skala nasional," kata Qodari.
Dalam upaya pencegahan berbasis komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga kini, tercatat 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan secara mandiri.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional. Pemerintah menargetkan 30 persen desa di Indonesia menjadi desa siaga TBC, sementara realisasi saat ini baru sekitar 9 persen dari total lebih dari 70 ribu desa.
"Ini masih jauh dari target. Karena itu, perlu percepatan dan keterlibatan semua pihak," katanya.
Selain penanganan medis dan pencegahan, pemerintah juga menyasar faktor lingkungan sebagai sumber penularan. Pada 2026, ditargetkan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas diperbaiki guna menciptakan hunian yang sehat.
Hingga saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).
"Perbaikan rumah ini penting untuk memutus rantai penularan, karena salah satu sumber terbesar berasal dari kondisi hunian yang tidak sehat," tegas Qodari.
Untuk memastikan langkah penanganan berjalan efektif, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Rapat koordinasi telah melibatkan kementerian terkait serta kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan deteksi kasus, mempercepat pengobatan, sekaligus menekan laju penularan TBC di Indonesia. "Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan masyarakat," pungkasnya.
Editor: Santi
