SURABAYA (Lentera) - Aksi solidaritas untuk Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di depan Balai Kota Surabaya, Senin (11/5/2026), berakhir tanpa dialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Massa aksi memilih membatalkan pertemuan karena menolak syarat yang membatasi peserta audiensi hanya dari unsur seniman.
Keputusan tersebut diambil setelah tim negosiator aksi meminta agar Wali Kota Surabaya bersedia menemui perwakilan massa. Namun, menurut Tim Advokasi DKS Johan Avie, Pemkot hanya mengizinkan seniman masuk dalam forum pertemuan.
Johan menilai syarat itu tidak mewakili komposisi massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. "Karena massa aksi terdiri dari banyak unsur masyarakat, syarat itu kami tolak. Kami memilih tidak bertemu dan akan melanjutkan aksi pekan depan," ujarnya, Senin (11/5/2026).
Setelah menggelar orasi dan mimbar bebas di depan Balai Kota, massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Surabaya. Dalam aksi tersebut, demonstran membawa kotoran ayam dan menyerahkannya secara simbolik sebagai bentuk protes terhadap sikap DPRD yang dianggap tidak berpihak dalam polemik pengosongan sekretariat DKS di kawasan Balai Pemuda.
Menurut Johan, aksi simbolik itu menjadi bentuk kekecewaan terhadap DPRD Surabaya yang dinilai pasif sejak pengosongan kantor DKS dilakukan oleh Pemkot Surabaya.
"Ini bentuk kekecewaan kami karena DPRD selama ini diam saja ketika kantor DKS dikosongkan oleh Pemkot Surabaya," tambahnya.
Pihaknya menegaskan aksi hari ini bukan menjadi langkah terakhir. Massa solidaritas DKS memastikan rangkaian aksi lanjutan telah disiapkan, termasuk menempuh jalur hukum terkait pengosongan sekretariat tersebut.
"Perjalanan perlawanan masih panjang. Ke depan kami akan ajukan upaya hukum, termasuk laporan polisi," tutupnya
Reporter: Amanah/Editor: Santi
