JAKARTA (Lentera) - Palestina menyoroti rencana Israel untuk membangun sedikitnya 2.721 unit permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Komisi Palestina untuk Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Israel memperluas permukiman yang sudah ada.
Mengutip laporan Anadolu, Senin (1/6/2026), ribuan unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat dijadwalkan masuk pembahasan dalam pertemuan Dewan Perencanaan Tinggi Israel pekan ini.
Komisi Palestina untuk Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman menyatakan Dewan Perencanaan Tinggi Israel yang berada di bawah Administrasi Sipil militer Israel akan menggelar pertemuan pada Rabu (3/6/2026) mendatang untuk membahas paket proyek permukiman baru di sejumlah wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataannya pada Minggu (31/5/2026), komisi tersebut menyebut agenda itu tidak hanya mencakup pembangunan ribuan unit hunian baru, tetapi juga berbagai proyek tata ruang dan pembangunan struktural yang bertujuan memperluas wilayah permukiman serta memperkuat aspek hukum dan perencanaan kawasan tersebut.
Menurut data yang dipaparkan komisi, sebanyak 2.721 unit permukiman baru direncanakan dibangun di sejumlah permukiman Israel yang tersebar di wilayah Tepi Barat.
Rinciannya, sebanyak 1.006 unit akan dibangun di permukiman Givat dekat Bethlehem. Kemudian 922 unit direncanakan di Har Bracha yang berada di selatan Nablus.
Selain itu, sebanyak 455 unit akan dibangun di Mevo Dotan yang terletak di sebelah barat Jenin, sementara 234 unit lainnya direncanakan di Kiryat Arba yang berada di timur Hebron.
Komisi Palestina menyebut agenda pertemuan tersebut juga akan membahas sejumlah perubahan batas pembangunan, pengaturan penggunaan lahan, hingga regulasi konstruksi di beberapa permukiman lainnya.
Komisi Palestina juga memperingatkan pembangunan permukiman baru berpotensi mempercepat penyitaan tanah milik warga Palestina. Serta memperdalam fragmentasi wilayah yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan secara wilayah.
Lebih lanjut, komisi menilai proyek tersebut menjadi bagian dari apa yang mereka sebut sebagai kebijakan aneksasi bertahap Israel terhadap Tepi Barat, melalui perluasan permukiman dan penguatan kontrol administratif di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Komisi Palestina untuk Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman per 30 Maret 2026, saat ini terdapat lebih dari 542 permukiman dan pos permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Jumlah tersebut terdiri atas 192 permukiman dan 350 pos permukiman, termasuk lebih dari 165 pos yang didirikan sejak Oktober 2023 serta 59 pos tambahan sepanjang tahun 2025.
Komisi mencatat lebih dari 780 ribu pemukim Israel kini tinggal di berbagai permukiman yang tersebar di wilayah Tepi Barat.
Editor: Santi
