SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melakukan uji coba implementasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) sebagai upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui sistem ini, data calon penerima bansos akan diverifikasi secara digital dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Komdigi RI Wijayakusuma Wardana, mengatakan, Surabaya menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk menguji penerapan Perlinsos Digital bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4. Program ini dirancang untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran bansos pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran.
“Melalui sistem ini dilakukan verifikasi wajah dan verifikasi data untuk memastikan apakah seseorang memang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial,” ujarnya dikutip Jumat (5/6/2026).
Dalam pelaksanaan uji coba, tim menemukan sejumlah kendala teknis pada aplikasi Perlinsos Digital. Namun, menurut Wijayakusuma, hambatan tersebut telah diidentifikasi dan segera diperbaiki sehingga sistem dapat kembali berjalan.
“Kendala yang muncul sudah kami temukan solusinya. Karena ini masih tahap uji coba, pelatihan dan simulasi akan terus dilakukan baik untuk agen pendamping maupun masyarakat yang mendaftar secara mandiri,” katanya.
Ia berharap implementasi Perlinsos Digital dapat terus disempurnakan sehingga nantinya bisa diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah. “Harapannya program digitalisasi bansos ini dapat mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” harapnya.
Sementara itu, Plh Direktur IDLN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Mensuseno, mengatakan Surabaya ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) Perlinsos Digital oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki perangkat elektronik untuk mengikuti program tersebut. Pemkot Surabaya telah menyiapkan agen atau ASN pendamping yang akan membantu proses pendaftaran bagi warga yang belum memiliki perangkat pendukung maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi warga yang telah memiliki perangkat elektronik dan IKD aktif, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital. Prosesnya dimulai dengan masuk menggunakan IKD, memasukkan NIK dan PIN IKD, memberikan persetujuan penggunaan data, hingga melakukan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan Dispendukcapil.
“Harapannya masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara digital sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Mensuseno.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sekitar 12.500 agen Perlinsos telah disiapkan untuk mendampingi masyarakat. Agen tersebut terdiri atas ketua RT, ketua RW, serta aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Menurut Eddy, setiap pendaftar akan melalui proses verifikasi berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung dengan 16 kementerian dan lembaga pemerintah.
Dengan sistem tersebut, kondisi ekonomi calon penerima bantuan dapat diverifikasi secara lebih objektif. Misalnya, apabila seseorang tercatat memiliki aset bernilai tinggi seperti lahan atau kendaraan, sistem akan melakukan penyesuaian terhadap status kelayakan penerima bantuan.
Namun, warga tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan apabila data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Masyarakat bisa menyampaikan keberatan jika data aset yang muncul sudah tidak dimiliki lagi. Mekanisme sanggah ini disiapkan agar penilaian tetap adil dan sesuai kondisi riil,” jelasnya.
Eddy menilai penerapan Perlinsos Digital akan membantu pemerintah mengurangi potensi kesalahan sasaran maupun tudingan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan sosial.
“Ke depan proses penentuan penerima bansos akan lebih objektif karena berbasis data yang terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat juga dapat melihat bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang valid dan terukur,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
