PROBOLINGGO (Lentera) -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial, tali asih pilar sosial, serta zakat produktif dengan total nilai Rp2.272.600.000 bagi masyarakat Kota Probolinggo di Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin melalui program Sapa Bansos 2026.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menghadirkan perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat membantu sesaat, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Gubernur Khofifah menegaskan, pendekatan perlindungan sosial yang dijalankan Pemprov Jawa Timur saat ini mengedepankan dua strategi sekaligus, yakni charity (perlindungan sosial) bagi kelompok rentan dan empowering (pemberdayaan) bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi.
"Fokus utama kita adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial. Sehingga, perlindungan sosial yang diberikan harus adaptif dan mampu memberdayakan masyarakat," ujarnya, melalui keterangan yang diterima,Kamis (11/6/2026).
Khofifah menambahkan, seluruh program bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan atau no one left behind.
"Melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan, kita ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri," imbuhnya.
Khofifah menjelaskan, pada tahun 2026 Pemprov Jawa Timur mengalokasikan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp171,239 miliar yang disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, Kota Probolinggo memperoleh alokasi sebesar Rp2,273 miliar.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) senilai Rp1,202 miliar kepada 601 keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan sosial untuk masyarakat kategori kemiskinan ekstrem disalurkan kepada 284 penerima dengan total nilai Rp426 juta.
Pemprov Jawa Timur juga menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp216 juta kepada 60 penerima manfaat. Selanjutnya, bantuan KIP KPM JAWARA sebesar Rp300 juta diberikan kepada 100 penerima, masing-masing memperoleh Rp3 juta per tahun.
Tidak hanya itu, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) dan tali asih juga diberikan kepada 27 pilar sosial yang terdiri atas Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan total nilai Rp78,6 juta.
Sebagai bentuk penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov Jawa Timur melalui sinergi bersama BUMD juga menyalurkan zakat produktif senilai Rp50 juta kepada 100 penerima manfaat. Masing-masing penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu.
Khofifah menegaskan bahwa bantuan yang bersifat pemberdayaan seperti zakat produktif dan bantuan bagi keluarga miskin ekstrem diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi atau rente.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di lapangan, mulai dari pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, hingga pendamping disabilitas.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program perlindungan sosial tidak terlepas dari peran para pilar sosial yang secara langsung mendampingi masyarakat dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berhak.
"Semoga pengabdian panjenengan semua menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya yakin pilar-pilar sosial akan terus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang semakin responsif dan tepat sasaran bagi masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Khofifah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo.
Ia menyebut sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan hasil positif terhadap penurunan angka kemiskinan di daerahnya sebesar 0,69 pada tahun 2025.
Turut hadir dalam Sapa Bansos Kota Probolinggo, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari dan Ketua TP PKK Kota Probolinggo Evariani serta ratusan masyarakat Kota Probolinggo penerima manfaat bansos (*)
Editor: Arifin BH/Rls
