Istana Respons Tuntutan Demo: Klaim APBN Dihemat, MBG Dievaluasi, hingga Jalankan "Reformasi Jilid II"
JAKARTA (Lentera) - Pihak Istana Negara merespons sederet tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Pemerintah mengklaim sudah melakukan penghematan APBN, akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tengah menjalankan Reformasi Jilid II.
"Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan Pak Prabowo justru menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari, mengutip Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Dijelaskannya, penghematan dilakukan melalui pemangkasan berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Selain itu, pemerintah juga mengklaim terus berupaya menutup kebocoran anggaran negara melalui sejumlah kebijakan strategis, termasuk pembentukan Danantara yang disebut bertujuan memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
"Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," katanya.
Istana Sebut Kenaikan BBM Dipengaruhi Faktor Global
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, Qodari mengatakan perubahan harga lebih banyak dipengaruhi kondisi pasar energi dunia serta ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan energi nasional agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu semua menjadi upaya Pak Prabowo," katanya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah disebut tengah mengembangkan program biodiesel B50 untuk solar dan campuran etanol E20 untuk bensin.
Qodari juga menegaskan, fluktuasi harga minyak dunia tidak berdampak terhadap BBM bersubsidi. "BBM di kita ada dua, yang disubsidi dan harga pasar. Yang disubsidi tidak naik, tetap," tegasnya.
Program MBG Dievaluasi, Dipastikan Tetap Berjalan
Salah satu tuntutan demonstran adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah memastikan program tersebut tidak akan dihentikan meski pelaksanaannya terus dievaluasi.
Qodari menilai setiap program berskala nasional pasti menghadapi dinamika dalam tahap implementasi sehingga evaluasi menjadi langkah yang harus dilakukan, bukan alasan untuk menghentikan program. "Masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur. Kita evaluasi," tuturnya.
Ia menjelaskan pemerintah telah menghentikan sementara pembangunan serta persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola, sementara layanan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.
Menurutnya, penghentian program akan berdampak langsung pada kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar. "Yang operasional akan dievaluasi, mulai dari penerimanya, kondisi SPPG, kualitas gizinya, tata kelola hingga pelibatan vendor lokal," kata Qodari.
Klaim Prabowo Jalankan "Reformasi Jilid II"
Dalam keterangannya, Qodari juga menyebut berbagai kebijakan pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya reformasi struktural yang lebih luas. Bahkan, ia menyebut Presiden Prabowo tengah memimpin "reformasi jilid II" untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional.
Menurutnya, reformasi tersebut bertujuan mengoreksi sistem yang selama ini dianggap hanya menguntungkan kelompok elite tertentu sekaligus membuka celah kebocoran keuangan negara.
Qodari mencontohkan penegakan hukum di sektor tata niaga minyak serta penertiban kebun sawit ilegal sebagai bagian dari agenda reformasi tersebut.
Ia menyebut penanganan kasus tata niaga minyak yang menyeret nama Riza Chalid serta proses hukum terhadap pihak-pihak terkait menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membenahi sektor tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim telah menindak sekitar 6 juta hektare kebun sawit ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Pemerintah Sebut Demo Mahasiswa Bagian dari Demokrasi
Meski mendapat kritik melalui aksi demonstrasi, pemerintah menegaskan tetap menghormati penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bagian dari sistem demokrasi.
"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," ujar Qodari.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Editor: Santi
