TULUNGAGUNG (Lentera) - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung setelah hasil evaluasi menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar hingga adanya dugaan monopoli suplier bahan pangan.
"Melalui hasil evaluasi yang kami lakukan menunjukkan ada beberapa SPPG yang hanya memiliki tiga sampai lima suplier. Tentunya ini di bawah ketentuan batas minimal sebanyak 15 suplier," ujar Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Sabrina Mahardika, melansir Antara, Minggu (14/6/2026).
Selain persoalan jumlah suplier, evaluasi juga menemukan sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional serta adanya faktor kejadian luar biasa (KLB), termasuk dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
BGN sendiri telah menetapkan kebijakan bahwa setiap SPPG wajib bekerja sama dengan sedikitnya 15 suplier. Aturan tersebut dibuat untuk menciptakan persaingan yang sehat, menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, sekaligus mencegah praktik yang menguntungkan pihak tertentu.
Namun, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih terdapat SPPG yang hanya bergantung pada tiga hingga lima suplier. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi standar tata kelola yang telah ditetapkan BGN.
Sabrina menegaskan tidak ada batas waktu pasti terkait masa suspend, karena pencabutan status tersebut bergantung pada kecepatan masing-masing SPPG dalam melakukan perbaikan.
"Semakin cepat perbaikan dilakukan, maka status suspend juga dapat segera dicabut," katanya.
BGN juga memastikan proses monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala. Karena itu, jumlah SPPG yang dikenai suspend masih berpotensi berubah apabila ditemukan pelanggaran serupa atau sebaliknya telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Di sisi lain, BGN memastikan penghentian operasional 18 dapur tersebut tidak akan mengganggu pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat. Seluruh penerima manfaat akan dialihkan ke SPPG lain yang masih beroperasi dan telah memenuhi standar.
"Apabila ditemukan kekurangan sarpras, manajemen hingga kualitas menu akan dilaporkan ke BGN pusat. Untuk penerima manfaat dari SPPG yang di-suspend tidak perlu khawatir karena akan dialihkan ke SPPG lain," tutur Sabrina.
Editor: Santi
