JAKARTA (Lentera) - Massa mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin memberikan ultimatum kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, untuk menindaklanjuti 6 tuntutan yang mereka sampaikan dalam waktu 5x24 jam. Jika tidak ada realisasi, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.
"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan, aksi jilid-jilid berjilid," ujar Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, usai diterima Gibran di Istana Wakil Presiden pada Senin (15/6/2026).
Demo Diwarnai Penghadangan Polisi hingga Pembakaran Ban
Melansir laporan Kompas.com, sebelum tiba di lokasi aksi, rombongan mahasiswa sempat 2 kali dihadang aparat kepolisian, masing-masing di kawasan Tugu Tani dan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Meski sempat tertahan, massa akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan berupaya bergerak ke arah kawasan Patung Kuda. Namun, akses menuju lokasi ditutup menggunakan barrier taktis oleh aparat.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa mendorong barikade polisi. "Maju terus kawan-kawan. Hei polisi, hati-hati jangan provokasi," seru koordinator aksi dari atas mobil komando.
Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Sekitar pukul 16.10 WIB, sejumlah mahasiswa kembali mendorong dan menendang barrier yang dipasang polisi. "Tolong dengarkan aspirasi kami. Bukakan jalan Pak Polisi," ujar salah seorang orator.
Enam Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 6 tuntutan utama yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan publik, yaitu:
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peninjauan kembali Undang-Undang Polri.
- Penghentian praktik militerisme.
- Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- Pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Peninjauan kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu, mahasiswa menyerahkan memorandum yang dibagi dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi.
Dalam memorandum tersebut, mereka meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG, meninjau kembali UU Polri, menjaga stabilitas rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax yang dinilai membebani masyarakat, serta mengalihkan efisiensi anggaran untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya operasional perguruan tinggi.
Gibran Terima Aspirasi, Janji Sampaikan ke Presiden
Pertemuan tertutup antara Gibran dan 15 perwakilan mahasiswa berlangsung lebih dari satu jam setelah seluruh peserta menjalani pemeriksaan keamanan di kompleks Istana Wakil Presiden.
Menurut Abdi, Gibran menerima seluruh kajian yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada Presiden Prabowo Subianto. "Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit, mengkonsolidasikan, lalu menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Wapres RI Nicolaus Teguh Budi Harjanto menegaskan belum ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. "Tidak ada kesepakatan. Memorandum yang disampaikan mahasiswa akan kami pelajari terlebih dahulu," kata Nicolaus.
Dalam pertemuan itu, Gibran mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah dan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk ikut melakukan perbaikan.
"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama," ujar Gibran dalam keterangan tertulis.
Ditegaskannya, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional.
"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi dan memberikan saran. Saya juga berterima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan," kata Gibran.
Editor: Santi
