JAKARTA (Lentera) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengungkapkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara AS dan Iran hingga kini belum dipublikasikan. Karena masih terdapat sejumlah detail teknis yang harus diselesaikan sebelum implementasi dimulai.
"Ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan, yang tidak berkaitan dengan isi MoU itu sendiri, melainkan dengan pelaksanaannya," ujar Vance dalam wawancara dengan NBC News, mengutip Antara, Selasa (16/6/2026).
Dijelaskannya, Qatar dan Pakistan memainkan peran penting dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat berharap Iran dapat memperoleh berbagai manfaat ekonomi apabila mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati.
"Jika Iran mematuhi ketentuan dalam kesepakatan tersebut, maka manfaat akan mengalir kepada mereka dan itulah yang kami harapkan," katanya.
Ia juga menyatakan keinginannya agar Iran berkembang menjadi negara yang sukses dan bertindak layaknya negara normal di komunitas internasional. Namun, hal itu hanya dapat terwujud apabila Teheran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang.
"Hal itu hanya akan terjadi jika mereka melakukan hal-hal yang diperlukan untuk berkomitmen dalam jangka panjang agar tidak mengembangkan senjata nuklir," kata Vance.
Salah satu poin utama dalam nota kesepahaman tersebut adalah kerja sama antara Amerika Serikat dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk membantu Iran memusnahkan stok uranium yang telah diperkaya.
"Faktanya, salah satu bagian inti dari kesepakatan tersebut adalah bahwa IAEA dan Amerika Serikat akan membantu Iran menghancurkan persediaan uranium yang sangat diperkaya, dan hal itu dijelaskan dengan sangat jelas," tutur Vance.
Selain itu, kesepakatan juga membuka jalan bagi kembalinya para inspektur nuklir internasional ke Iran guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut.
MoU Dijadwalkan Ditandatangani di Swiss
Sebelumnya, pada Minggu (14/6/2026), Presiden AS, Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi mengonfirmasi nota kesepahaman tersebut telah difinalisasi.
Dokumen itu dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat (19/6/2026), setelah kedua negara lebih dahulu melakukan penandatanganan secara digital pada Minggu.
Dalam perkembangan lain, Amerika Serikat memastikan Iran berpotensi memperoleh akses terhadap dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5 kuadriliun apabila memenuhi seluruh komitmen dalam perjanjian tersebut.
"Dana tersebut merupakan hal yang dapat mereka akses, dengan didanai oleh koalisi Teluk, sepanjang mereka mematuhi kewajibannya," kata Vance kepada CBS News, Senin (15/6/2026).
Vance menegaskan, Washington tidak keberatan apabila negara-negara Teluk menanamkan investasi untuk rekonstruksi Iran, selama Teheran menghentikan program nuklirnya, menghilangkan uranium yang diperkaya, serta membuka akses penuh terhadap pengawasan dan mekanisme penegakan yang disepakati.
"Kami sepenuhnya terbuka dengan langkah negara-negara Teluk untuk berinvestasi dalam rekonstruksi di Iran. Asalkan Iran mengakhiri program nuklir mereka, menghilangkan uranium diperkaya mereka, dan terbuka sepenuhnya terhadap pengawasan dan langkah penegakan, yang dapat meyakinkan rakyat Amerika kalau mereka tak akan pernah memiliki senjata nuklir," ujar Vance.
Sebelumnya, kantor berita semi resmi Iran, Mehr, mengutip naskah nota kesepahaman yang menyebut Amerika Serikat bersama sekutunya berkewajiban menjamin upaya pemulihan ekonomi Iran dengan nilai sedikitnya 300 miliar dolar AS.
Editor: Santi
