Target BIAS 90 Persen, Pemkot Surabaya Gandeng MUI dan Kemenag Perkuat Edukasi Imunisasi

SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026 yang ditargetkan mencapai 90 persen.

Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menangkal keraguan dan hoaks mengenai imunisasi.

Melalui sinergi tersebut, Pemkot Surabaya berharap semakin banyak anak memperoleh perlindungan dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) serta menekan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, mengatakan cakupan BIAS di Surabaya pada 2025 mencapai 85 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 90 persen melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Target tahun ini harus lebih baik. Tahun lalu cakupan BIAS mencapai 85 persen, sedangkan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak," kata Anna, Senin (29/6/2026).

Menurut Anna, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Peran Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, sekolah, madrasah, pondok pesantren, perangkat wilayah, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

Ia menilai Surabaya memiliki posisi strategis sebagai daerah percontohan pelaksanaan BIAS. Karena itu, keberhasilan Kota Pahlawan diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memperluas cakupan imunisasi anak.

"Kalau Surabaya berhasil, daerah lain akan melihat dan meniru pola kolaborasi yang kita bangun. Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui sinergi yang semakin kuat," ujarnya.

Anna mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan pendekatan khusus karena sebagian masyarakat masih ragu memberikan imunisasi kepada anaknya. Oleh sebab itu, keterlibatan ulama, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, hingga pemerintah di tingkat kelurahan dinilai penting agar edukasi mengenai imunisasi lebih mudah diterima.

Ketua MUI Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya pelaksanaan imunisasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat di tengah maraknya informasi yang menyesatkan mengenai vaksin.

"Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat," ujarnya.

Muhaimin juga menegaskan masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah. Ia menjelaskan MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan vaksin dalam program imunisasi pemerintah berstatus halal.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa hoaks dapat menghambat keberhasilan program kesehatan masyarakat. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan ulama, tenaga kesehatan, pemerintah, dan dunia pendidikan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar berdasarkan fakta ilmiah dan pertimbangan syariat.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Surabaya, Fatkhul Mubin, mengatakan masih ditemukan wali murid yang menolak imunisasi karena khawatir terhadap keamanan maupun kehalalan vaksin.

Untuk itu, Kemenag akan mengoptimalkan peran kepala madrasah, tenaga pendidik, dan pengasuh pondok pesantren dalam memberikan edukasi kepada para orang tua.

"Dasar hukum maupun dasar keagamaannya sudah jelas. Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu terhadap program imunisasi yang dilaksanakan pemerintah. Vaksin yang digunakan telah dinyatakan halal," pungkasnya.

Reporter: Amanah/Editor: Santi